Follow Us :

Peraturan

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011
PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 214K/82 /MEM/ 2020
Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil SDA Minyak dan Gas Bumi untuk tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 218 TAHUN 2020
Penetapan Persentase Daerah Penghasil Sebagai Dasar Perhitungan Besaran Bonus Produksi SDA Panas Bumi tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 22.K/MG.03/ MEM.M /2021
Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Januari Tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 39.K /MG.03/MEM.M/2021
Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Februari Tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 64.K /MG.03 /MEM.M/2021
Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Maret Tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 84.K/ HK.02/ MEM.M /2021
Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan April Tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 105.K/ HK.02 /MEM.M /2021
Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Mei Tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 102.K/ HK.02/ MEM.M/ 2021
Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juni Tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 138.K/ HK.02 /MEM.M /2021
Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juli Tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 166.K/ HK.02/ MEM.M/ 2021
Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Agustus Tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 192.K/ HK.02/ MEM.M/ 2021
Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan September Tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 217.K/ HK.02/ MEM.M/2021
Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Oktober Tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 181.K/ MG.03/ MEM.M/ 2021
Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan November Tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 2.K/ MG.03/ DJM/ 2021
Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Desember Tahun 2021

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NO 11.K/MG.03/DJM/2022
HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JANUARI 2022

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NO 99.K/HK.02/MEM.M/2021
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NO 208K/HK.02/MEM.S/2021
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL MIGAS DAN DASAR PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL SDA MIGAS UNTUK TAHUN 2022

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NO.18K/MG.03/DJM/2022
Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Februari 2022

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NO.48K/MG.03/DJM/2022
HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN APRIL 2022

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NO. 33.K/ MG.03/ DJM/ 2022
HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MARET 2022

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NO. 54.K/ MG.03/ DJM/ 2022
HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MEI 2022

KEPUTUSAN MENTERI ESDM NO. 75.K/ MG.03/ DJM/ 2022
HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JUNI 2022

KEPMEN ESDM NO.223.k/MG.01/MEM.M/2022
Pelaksanaan Ketentuan Penawaran PI10% Kepada BUMD di WK Migas

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017
Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2018
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2014
Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2015
Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan

Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2015
Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2015
Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Kegiatan Panas Bumi

Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2016
Percepatan Elektrifikasi Di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2016
Penyelesaian Teknis Kawasan Hutan

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016
Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Rumah Tangga

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2016
Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi

Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2016
Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi

Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2017
Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit

Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017
Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi

Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2017
Tata Cara Rekonsiliasi Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi

Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2017
Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 30 TAHUN 2021
TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS SUAR PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 37 TAHUN 2016
KETENTUAN PENAWARAN PARITICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 01 TAHUN 2008
PEDOMAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA

PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 35 TAHUN 2021
TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WlLAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 2 TAHUN 2022
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
Kegiatan Usaha Hilir Migas

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004
Kegiatan Usaha Hulu Migas

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009
Konservasi Energi

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009
Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010
Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di bidang Usaha Hulu Migas (Cost Recovery)

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
Reklamasi dan Pascatambang

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010
Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian ESDM

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014
Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014
Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di bidang Usaha Hulu Migas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017
Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018
TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
KERJASAMA DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019
"DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM"

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019
"BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA"

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
PENYELENGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997
Ketenaganukliran

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Kehutanan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007
Energi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Kearsipan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010
Keprotokolan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
Informasi Geospasial

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014
Panas Bumi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
Kelautan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
Perindustrian

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016
"PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)"

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
SUMBER DAYA AIR

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH